Dominasi Asing dalam Pembangunan Ibukota Baru

(ilustrasi/www.dapurpena.com)

Oleh : Renny Marito Harahap, S.Pd

Saat ini pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Targetnya semua proses pembangunan ini akan tuntas pada tahun 2045. Kita saksikan dan dengar, pemerintah menyatakan akan melibatkan pihak asing dalam proyek pembangunan ibukota baru ini. Akankah hanya demi mendapat pengakuan dunia dan hanya untuk dipuji dunia.

Masyarakat justru menganggap peran besar asing itu akan memberikan peranan besar untuk mereka melakukan kepentingan tersendiri di negeri ini. Semakin besar pengaruh asing di seluruh lini kehidupan, maka semakin besar pula pengaruh dominasi mereka. Termasuk pembangunan ibukota, mulai pemasok bahan, konsultan, pimpinan produksi hingga sebagai pelaksana proyek.

 BACA JUGA : Kami Ketakutan, Di Mana Pemimpin Negeri?

Memang Sang Presiden pernah menjelaskan alasan menempatkan tiga tokoh asing  sebagai dewan pengaruh pembangunan ibukota baru itu. Tiga tokoh tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Son, dan eks Perdana  Inggris Tony Blair. Mereka berpengalaman sangat baik di bidang pembangunan kota. Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, keterlibatan pihak asing ini untuk mempersiapkan Indonesia menjadi Forest City. Sebab ditargetkan nantinya ibukota baru di Kalimantan akan meniru London. Namun dibalik itu, tokoh seperti Mohamed bin Zayed memastikan negaranya sudah menyiapkan dana US$22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia tercinta ini. Tentu kita paham kan 'tidak akan ada makan siang yang gratis'. 

Lalu, apa kerugian bila melibatkan pihak asing, terutama dalam hal sebesar ini? Dapat ditebak! Pengambilan keuntungan, intervensi asing, penjajahan politik ekonomi, hingga dapat kehilangan sebuah kedaulatan.

Semestinya pemerintah membatasi kerjasama dengan pihak asing, apalagi dengan kondisi hutang luar negeri yang semakin meninggi sekarang ini. Dalam Islam, semua kebijakan politik luar negeri mesti dilakukan dengan bijak namun waspada. Dalam menjalin hubungan luar negeri semestinya berprinsip demi dakwah, bukan materi dan kekayaan.

Sebagaimana firman Allah Swt, "kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan" (QS Saba: 28).

Tentu tujuan dakwah ini demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin, serta keagungan Islam dan menutup jalan dominasi kafir. Sebagaimana firman Allah Swt, "dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang mukmin (QS Annisa: 141).

Editor : Wannajmi Aisyi