(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)
Oleh : Noviyanti
Dewi Astini, S.Pd
Saat ini Indonesia
bahkan dunia sedang mengalami krisis yang disebabkan Pandemic Covid 19. Di mana
pembatasan dalam beraktivitas di tengah umum memberikan efek yang signifikan
pada masyarakat. Sekolah diganti dengan belajar Online.
Selain itu Banyak
kantor yang tutup diganti dengan bekerja dari rumah. Rumah-rumah makan, travel
perjalanan, transportasi umum yang selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat
terpaksa tidak beroperasi guna mencegah penyebaran virus yang mematikan
tersebut.
Sejumlah perusahaan
pun tidak bisa beroperasi sehingga “merumahkan” ratusan pekerjanya. Alhasil
pendapatan masyarakat semakin berkurang bahkan pengangguran pun di mana-mana.
Padahal sebelum terjadinya pandemi pun kehidupan masyarakat sudah cukup sulit,
ditambah pula dengan pembatasan aktivitas yang besar-besaran ini. Begitu
menyedihkan nasib rakyat, sudahlah dibuat cemas dengan keberadaan virus,
ditambah pula tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.
Keadaan rakyat saat
ini tentulah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Negaralah yang
bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya apalagi di
tengah krisis saat ini. Bantuan pun berdatangan dari berbagai pihak termasuk
pejabat di negeri ini.
Namun yang membuat
miris adalah bantuan sosial tersebut justru digunakan untuk ajang kampanye oleh
berbagai pihak. Sungguh pedih di tengah krisis seperti ini malah mengambil
kesempatan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang diberitakan kompas.com
Bawaslu mencatat ada 3 kasus politisasi
Bansos oleh pejabat daerah.
Salah satunya berita viral tentang Bupati Klaten yang menempel stiker bergambar Bupati Klaten pada item bansos seperti handsanitizer, padahal bansos tersebut dari Kementrian Sosial untuk warga Klaten. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Klaten dan wali kota serta wakil wali kota semarang yang akan maju di Pilkada 2020.
Bansos dikemas dengan menyertakan jargon dan
simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada pilkada
periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada pilkada tahun ini. bansos
diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah
pribadi. Apa yang dilakukan oleh beberapa pejabat daerah tersebut sungguh
memalukan.
Bagaimana
tidak, di tengah krisis seperti ini mereka justru mengambil kesempatan untuk
kepentingan pribadi. Sampai-sampai pengamat politik dan CEO Indekstat, Ary
Santoso mengatakan menyulap bansos menjadi alat peraga kampanye terselubung
menjadi opsi yang menarik dan menguntungkan, terutama untuk kandidat pertahana.
Di sisi lain, kita menyaksikan kasus kriminalitas,
kelaparan, semakin meningkat di negeri ini. Mengutip dari suara.com ada
beberapa kasus yang sempat dipublikasi. Di
Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, seorang laki-laki nekat
mencuri satu karung beras ukuran 5 kilogram. Dia nekat mencuri beras karena tak
mempunyai uang untuk membeli, sehingga menderita kelaparan. Apalagi, dia
terpaksa berhenti bekerja ketika ada covid-19.
Saat dipergoki melakukan aksinya, Atek sempat
menjadi bulan-bulanan massa. Namun, polisi secara sigap datang dan mengamankan
Atek. Ada pula kisah driver Ojek Online yang ingin menukar tv nya dengan beras 5 liter. Ada
pula kisah Ason Sopian keliling rumahnya di Batam jual ponsel rusaknya untuk
biaya makan 5 anaknya mengurai air mata. HP rusak itu dijual Rp 10 ribu untuk
dibelikan beras. Dan masih banyak kasus-kasus serupa yang menguras emosi dan
air mata. Begitulah potret menyedihkan rakyat Indonesia saat ini.
Wajah
Demokrasi
Adalah
hal yang sering kita saksikan, para pejabat di negeri ini mendadak menjadi
pahlawan bagi rakyat ketika ada kepentingan yang ingin mereka capai. Dalam
iklim demokrasi kapitalis sudah barang tentu tidak ada makan siang gratis. Di
rezim saat ini sulit kiranya kita mendapati pejabat yang benar-benar tulus
dalam membantu rakyatnya.
Logika saja mereka kampanye perlu modal yang besar,
bantuan yang diberikan kepada rakyat tentulah harus mendapakan imbalan berupa
suara dari rakyat untuk memilih mereka. Politik seperti ini sesungguhnya sudah
tidak asing lagi di negeri ini. Bahkan dari dulu pun politik pencitraan semacam
ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pejabat. Tidak lain dan
tidak bukan tentunya adalah untuk menarik simpati rakyat.
Mengutip
dari suaramerdeka.com yang ditulis oleh Tardjo Ragil, Keadaan politik seperti ini, merujuk tesis ”Rittel dan Weber (1984)”,
disebut sebagai wicked problems (masalah tercela) yang secara ekstensi
mencakup wicked politics (politik tercela). Perilaku ketidakjujuran
pejabat dapat disebut wicked problems karena memperlihatkan tindakan
yang secara prinsip moral bersifat buruk dan tidak etis.
Tabiat politik tercela itulah, kata Azyumardi Azra, terbukti menjadi sumber
dari banyak masalah di lembaga publik, yang pada gilirannya mengakibatkan
kegagalan politik. Bagaimanapun, perilaku ketidakjujuran pejabat menandakan ada
yang tergerus dalam peradaban politik kita. Padahal, kejujuran itu adalah
prinsip utama bagi tegaknya moralitas dalam politik. Saking pentingnya
kejujuran itu, oleh Abu Bakar Ash Shiddiq, menjadi pangkal tegaknya amanah
kepemimpinan politik.
Adapun kebohongan menjadi pangkal terjadinya pengkhianatan, penyalahgunaan
jabatan, dan ketidakpercayaan rakyat. Akibatnya,
kerja-kerja politik yang dilakukan cenderung menonjolkan hal-hal yang terkesan
fenomenal dan tampak memikat di permukaan sebagai hal yang utama, ketimbang
hal-hal yang lebih substansial dan membangun.
Politik dalam Islam
Dalam sejarah peradaban Islam Rasulullah SAW bukan hanya
sebagai seorang Rasul namun juga Beliau adalah seorang pemimpin negara.
Sepeninggal Rasulullah SAW kepemimpinan islam kemudian dilanjutkan oleh para
Khalifah. Sejarah membuktikan betapa luar biasa kepemimpinan yang diemban oleh
Rasulullah dan para Khalifah tersebut. Kunci kesuksesan tersebut adalah aturan
yang diberlakukan hanya yang berasal dari Allah SWT.
Negara sebagai institusi pelaksana syariah secara kaffah dalam setiap aspek
kehidupan, termasuk penetapan kebijakan penanggulangan wabah. Negara adalah
pihak yang paling terdepan untuk mengurusi rakyatnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA,
ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan
penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”
Dalam sejarah Islam
diceritakan bagaimana tanggung jawab khalifah Umar kepada Rakyatnya yang rela
memanggul gandum dan membagikannya sendiri tanpa peduli rasa lelahnya kepada
rakyat yang sedang kelaparan. Begitulah gambaran kepemimpinan dalam islam.
Memimpin dengan dasar aqidah
islam yang kokoh membuat para Khalifah tersebut mempertanggung jawabkan amanah
kepemimpinannya di hadapan Allah, keyakinan itulah yang membuat kepemimpinan di
dalam islam menjadi kepemimpinan yang tulus dan jujur untuk rakyat.
Di bawah ri’ayah pemerintahan seperti
inilah kesejahteraan dan masa depan rakyat akan terselamatkan sekalipun didera
berbagai musibah dan ujian. Mereka percaya bahwa pemimpinnya tidak akan
berlepas tangan. Pemerintahnya tidak mungkin mengorbankan nasib mereka atas
dasar pertimbangan ekonomi, apalagi menukarnya demi kepentingan segelintir
pengusaha.
Editor : Fathin Robbani Sukmana
BACA JUGA : Modus Kapitalis Dibalik Klaim Landainya Kurva Covid-19
