Dunia semakin mencekam
kala kehadiran Pandemi Covid-19, pandemi yang begitu membuat pemimpin negeri-negeri
kewalahan dan berpikir keras untuk menanganinya. Namun, beda halnya dengan negeri
Indonesia yang alih-alih mau seserius mungkin untuk menanganinya, malah masih
saja bersikeras untuk melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
dengan sibuknya mencari investor baru.
Kiranya keseriusan
melanjutkan itu hanya untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru bukan
penanganan atas persoalan pandemi Covid-19 untuk rakyatnya. Sebagaimana, Hal
ini disampaikan oleh juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi
(Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahardi yang menyatakan bahwa
tidak ada perubahan di tengah mewabahnya 'Virus Corona' (detik.com. 25/03/2020).
Dilansir dari (m.liputan6.com),
Beliau juga mengatakan; "Saat ini persiapan (pemindahan Ibu Kota) masih on
track. Tim dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi bersama
Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga terus melakukan komunikasi
dengan berbagai calon investor dan mitra di joint venture untuk
pengembangan Ibu Kota ini," kata dia dalam video offline yang
dibagikan kepada wartawan, Rabu (25/3/2020).
Secuil saja untuk
berempati terlebih mengurusi rakyat, bahkan para tenaga kesehatan yang
berjibaku menghadapi pandemi ini, alih-alih mau berpikir keras dalam
menuntaskan persoalan ini. Namun, pemerintah malah disibukkan dengan proyek mercusuarnya
yang nyaris keuntungan materialistisnya hanya untuk para elite kapitalis
semata.
Padahal dalam kondisi
pandemi ini, rakyat sangat membutuhkan perlindungan atas nyawa mereka terlebih
penjaminan kesehatan bagi mereka. Namun, nyatanya pemerintah lebih tergiur akan
melanjutkan rencana pemindahan IKN baru dengan membuka lebar investasi untuk
para pengusaha asing, yang pastinya akan mendapat keuntungan (profit)
besar hanyalah mereka (para elite kapitalis).
Inilah wajah Pemimpin
dalam Sistem Kapitalisme. Di tengah kondisi pandemi yang sangat menyulitkan begitu
sangat minim empati dan kepedulian terhadap kesehatan, bahkan nyawa rakyatnya.
Tentu, upaya signifikan untuk menangani persoalan pandemi ini tak kunjung
didapati oleh rakyat, malah semakin parahnya kondisi mereka. Sebab, Pemerintah
hanya menetapkan kebijakan PSBB yang tidak berefek dalam memutus mata rantai Covid-19,
bukan menjamin segala urusan rakyat di tengah pandemi.
Begitulah cara pandang
dalam Sistem Kapitalisme, negara akan menjadi fasilitator dan regulator hanya
untuk para elite kapitalis, bukan rakyat. Negara hanya memudahkan urusan
kepentingan para kapitalis, bukan urusan hajat hidup rakyatnya. Bahkan, ketika
membuat kebijakan di tengah wabah seperti ini lebih memprioritaskan kepentingan
para pengusaha dan asing kapitalis semata.
Sangat jelas berbeda
halnya dengan negara yang diatur oleh Sistem Islam. Islam, dalam sistem
politiknya mengharuskan negara untuk menjalankan fungsinya yakni mengurusi urusan
umat dengan aturan-aturan Islam. Baik dalam negeri maupun luar negeri (Riayatul
su'unil ma'al al-ummah dakhiliyah wa khorijiyah bil al-ahkam al islamiyyah),
sehingga ketika Kebijakan Khilafah yang asas tumpuannya langsung dari
Asy-Syar'i; Allah SWT, yang dibangun atas Akidah Islamiyyah dengan
pengaturannya dari Syariah Islam Kaffah maka jelaslah untuk menjamin
kemaslahatan umat bukan kepentingan segelintir orang. Dalam Islam, pemimpin
adalah raa'in (pelayan) dan junnah (pelindung). Sebagaimana Rasulullah
SAW bersabda; "Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai
pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. Al-Bukhori dan
Muslim).
Berlandaskan hal tersebut
maka Khalifah sebagai pemimpin negara, benar-benar akan terus berusaha untuk
memberikan pelayanan terbaik, memenuhi kebutuhan rakyat dengan optimal dan
memelihara urusan umatnya termasuk dikala wabah menyerang. Dalam kondisi
wabah yang ada di tengah masyarakat, maka negara Khilafah akan menanganinya
dengan serius, efektif, tanggap dan terbaik.
Negara akan mengupayakan
dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya, mulai dari memprioritaskan aspek
pendanaannya tenaga serta medis kesehatan hingga faktor pendukung seperti
penggunaan teknologi yang disediakan untuk menangani pandemi.
Hal pertama yang dilakukan
saat pandemi datang ialah melakukan karantina atau isolasi yang disebut dengan
istilah ‘Lockdown’. Dalam hadis riwayat Al Bukhari disampaikan: “Jika kalian
mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah
itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah
kalian meninggalkan tempat itu.” (HR al-Bukhari).
Maka tak hanya melakukan
lockdown. Namun, juga adanya penjaminan kebutuhan rakyat selama lockdown,
mereka di edukasi untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sampai pengadaan
teknologi serta medis kesehatan dalam penanganan wabah.
Sebagaimana, Khalifah Umar
bin Al-Khattab radiyallahu 'anhu; Beliau selalu memastikan dan memantau rakyatnya
siang dan malam. Khalifah Umar begitu sadar bahwa kepemimpinannya adalah
sebagai wasilah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan memberikan
pelayanan terbaik kepada rakyatnya.
Demikianlah gambaran sosok
pemimpin dalam negara Islam, yakni Khilafah. Peran pemimpin yang memahami 'Tupoksi'
(tugas, pokok, fungsi) sudah seharusnya cepat dan tanggap, tidak
perhitungan bahkan setengah hati dalam memberikan pelayanan pada rakyatnya.
Semua itu akan terealisasi manakala Syariah Islam diterapkan secara Kaffah
dalam naungan institusi negara Khilafah Islamiyyah 'alaa manhaj an-nubuwwah.
Wallahu alam bishowab.
*/Penulis adalah aktivis muslimah dan pemerhati generasi muda
Editor : Siti Muchliza Ade Ratrini
BACA JUGA : Geliat Ambisi Pindah Ibu Kota di Tengah Wabah
