Oleh : Mawar Oktivina, S.Pd.
M.Sc.*
Jauh sebelum pandemi,
sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kurikulum dan standar pendidikan di
Indonesia berubah-ubah dari waktu ke waktu. Alih-alih ingin membenahi
pendidikan akan, tetapi nyatanya permasalahan pendidikan tak kunjung selesai,
malah makin bertambah rumit. Selain itu, mendambakan pendidikan berkualitas,
berfasilitas unggul, sekaligus berbiaya ramah bahkan gratis, saat ini bak oase
di padang sahara. Pendidikan dengan fasilitas lengkap dan kualitas terjamin
hanya bisa dirasakan oleh mereka orang-orang yang memiliki pundi-pundi uang
puluhan bahkan ratusan juta.
Bagi mereka yang
tidak punya pundi-pundi kekayaan, maka buang jauh angan-angan menyekolahkan
anaknya di gedung mewah yang dipenuhi fasilitas gadget. Lalu, cukuplah
bersenang hati memasukkan anaknya ke sekolah negeri atau sekolah swasta
pinggiran yang umumnya berfasilitas ala kadarnya.
Tapi nyatanya,
pilihan terakhir ini pun tak cukup membuat hati orang tua selalu senang.
Terbukti umumnya para Ibu merasakan pusing tujuh keliling setiap tahun ajaran
baru untuk mempersiapkan dana masuk sekolah, sekali pun di sekolah negeri. Tak
sedikit juga yang harus tertunda mengambil rapor atau ijazah karena tunggakan
SPP yang belum dilunasi.
Lalu bicara kualitas
pendidikan, sudah menjadi rahasia umum bagaimana output generasi saat
ini yang dipenuhi prestasi menyedihkan. Mulai dari tawuran, narkoba, pergaulan
bebas, LGBT, sampai ke tindak kriminal di kalangan pelajar, hampir selalu
menghiasi berita televisi atau pun sosial media setiap harinya. Baru-baru ini
pun muncul para content creator ‘sampah’ karena membuat konten-konten
sampah demi mengejar follower dan keuntungan materi.
Inilah potret
pendidikan saat ini, sebelum pandemi. Pendidikan menjadi barang mewah karena
pendidikan dijadikan sebagai komoditas jasa. Siapa yang bisa membeli, dia bisa
sekolah di mana pun ia suka. Namun, biaya yang dikeluarkan belum tentu
sebanding dengan kualitas output yang diharapkan. Bisa dikatakan,
sebelum pandemi pun, pendidikan kita sudah dalam kondisi menghawatirkan. Lalu
bagaimana kondisi pendidikan setelah pandemi?
Dunia tak pernah
menghendaki wabah penyakit. Apa daya, penyebaran COVID-19 pun mengguncang dunia
pendidikan. Akhirnya, siswa dan guru diminta melakukan aktivitas belajar
mengajar dari rumah. Diawali hanya untuk dua pekan terhitung sejak pertengahan
Maret lalu. Namun, seiring waktu masa belajar di rumah diperpanjang hingga
batas yang belum bisa ditentukan. Tentu, menjadi waktu yang tidak sebentar.
Lantas, bagaimana nasib pendidikan anak-anak? Dan apa solusi terbaiknya?
Setelah kebijakan belajar di rumah via daring untuk seluruh aktivitas KBM, dampak yang terlihat muncul dari berbagai kalangan. Bukan hanya dari kondisi anak-anak peserta didik dan para guru, akan tetapi orangtua pun ikut merasakan kalangkabut akan perubahan proses KBM menjadi daring ini. Memang, setidaknya ada 12 aplikasi pembelajaran daring gratis yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Harapannya pembelajaran tatap muka dari guru dapat tergantikan. Namun di lapangan, proses KBM online di rumah penuh dinamika. Dari pihak guru, dengan segala keterbatasannya, banyak yang hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa bimbingan ditambah beban tugas online cenderung lebih banyak di banding proses KBM normal.
Dari pihak orang tua
juga merasakan kalangkabutnya, karena keterbatasan kemampuan dalam mendampingi
anak-anaknya ketika belajar di rumah. Ini pasti cukup sulit, mengingat sistem
pendidikan di negeri kita tidak mendorong dan mengontrol secara penuh tentang
pendidikan di lingkungan keuarga. Akhirnya, cukup banyak orang tua dan anak
mengalami stres, bahkan cukup banyak juga berita kekerasan dalam rumah tangga
terhadap pasangan dan anak-anak. Sudahlah pusing memikirkan kondisi ekonomi
keluarga terdampak pandemi dan managemen menghadapi KBM online di sekolah.
Ditambah minimnya pendidikan agama yang seharusnya bisa menjadi penguat
keimanan dan keyakinan pada sang Khalik di saat pandemi seperti ini. Pendidikan
di negeri kita hanya berorientasi pada asas materi, pendidikan untuk bekerja,
tanpa mempertimbangkan aspek keimanan, akhlak dan akidah sebagai dasar dalam
melakukan segala sesuatu, termasuk menuntut ilmu. Sebagaimana ciri khas sistem
Kapitalisme yang menyandarkan semuanya pada aspek keuntungan materi belaka.
Inilah kondisi yang
sesungguhnya. Para guru, siswa dan orang tua bahkan pemerintah gagap menghadapi
kondisi baru yang serba online. Ditambah targetan kurikulum yang cukup padat,
juga fasilitas dan akses yang minimal. Baru-baru ini juga berita kematian siswa
yang terjatuh dari atap rumah karena mencari sinyal internet untuk KBM online.
Haruskah anak-anak
kehilangan banyak kesempatan belajar hanya karena wabah? Padahal belajar di
rumah adalah keharusan. Bisakah mereka menjalaninya tanpa keluh kesah?
Dari sini kita memahami,
sistem pendidikan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lemahnya guru,
rapuhnya kurikulum pendidikan, dan minimnya support system dari
negara pada aspek pendidikan sebenarnya merupakan produk lanjutan dari
pengelolaan negara yang sekuler kapitalis. Sudahlah rusak sistem pendidikan
kita, semakin rusak dan hancur ketika wabah datang. Kondisi politik
pemerintahan yang lemah, ekonomi yang rapuh, telah membuat berbagai penanganan
musibah di masa wabah menjadi semakin sulit. Dampaknya pun kepada dunia pendidikan.
Ketidakmampuan negara
menanggung beban ekonomi tiap keluarga, ketika harus lockdown menyebabkan
sebagian besar orang tua tetap bekerja mencari nafkah. Kondisi ini amat tidak
mendukung proses belajar di rumah. Hasilnya, anak-anak tidak tertangani secara
baik. Selain itu, Ibu telah kehilangan fungsi sebagai madrasah bagi anak-anak.
Kapitalisme juga telah minimalisir perhatian negara pada dunia pendidikan.
Rendahnya anggaran pendidikan membuat biaya pendidikan terutama pendidikan tinggi
amat membebani rakyat.
Hal ini sangat
berbeda dengan pendidikan masa wabah dalam Khilafah. Dalam kondisi wabah, Islam
menetapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Sebagaimana Rasulullah
Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya: “Apabila kalian mendengar
wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi
wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar
darinya.” (HR Imam Muslim).
Ketika Khilafah
menerapkan kebijakan lockdown, esensi pendidikan tidak akan berkurang sama
sekali. Hal ini dikarenakan:
Sesuai dengan
landasan akidah negara, yakni syariah, maka tujuan pendidikan juga sebagaimana
yang ditetapkan dalam syariah yaitu pembentukan kepribadian Islam dan
penguasaan ilmu pengetahuan. Visi pendidikan ini harus diemban oleh semua pilar
kehidupan, yaitu: negara, siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua.
Berangkat dari kesadaran terhadap kewajiban kepada Allah, belajar di rumah
memuat semua konten pendidikan hakiki, yakni pembentukan kepribadian Islam dan life
skill bisa 30%, konten materi tsaqofah Islam 30%, sedangkan materi sains
dan teknologi 40%. Sehingga, beban pendidikan tak akan berat dan tiap kalangan
juga dalam keadaan berpikir sehat walaupun dalam keadaan di tengah wabah.
Negara Khilafah
menguasai ilmu dan teknologi komunikasi yang andal. Maka, keterbatasan guru,
siswa dan orang tua untuk melakukan pembelajaran daring bisa di minimalisir.
Berbeda dengan kondisi saat ini, masih banyak guru, siswa, dan orang tua yang
gagap teknologi komunikasi.
Negara Khilafah mampu
menopang ekonomi rakyat karena mengelola sumber daya alam sesuai syariah, di
mana kepemilikan umat tidak dimiliki oleh swasta. Sehingga saat lockdown orang
tua tetap tenang dalam mendampingi anak-anaknya belajar di rumah tanpa dihantui
ketakutan akan kelaparan. Selain kebutuhan pokok, Khilafah juga akan memberikan
fasilitas yang memadai secara merata, sehingga kasus seperti tidak memiliki
alat dan akses tidak mungkin terdengar lagi.
Demikianlah, hanya
negara Khilafah Islam yang mampu memberikan pelayanan pendidikan optimal lagi
sahih kepada rakyatnya baik pada kondisi wabah maupun tidak. Belajar di rumah
saat wabah pun tak perlu keluh kesah. Semoga wabah kali ini membawa spirit kuat
bagi kaum muslim untuk berjuang menegakkan Khilafah
*/Penulis adalah dosen dan aktivis muslimah
Editor
: Siti Muchliza Ade Ratrini
BACA JUGA : Kampus Merdeka Vs Kampus Melejitkan Peradaban
