(Ilustrasi/Rahmi-www.dapurpena.com)
Oleh:
Ummu Athifa*
Wabah korona masih belum memperlihatkan tanda-tanda
kepergiannya. Banyak sektor yang terkena dampak pandemi berkepanjangan ini.
Sektor perekonomian, pertanian, perdagangan, dan tak kalah pentingnya sektor
ketersediaan bahan pangan.
Ketersediannya pangan yang mulai menipis tentu
meresahkan elemen masyarakat. Ini sangat berhubungan dengan hajat hidup orang
banyak. Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang merasakan susahnya
mencari pangan disaat pandemi.
Dampak penyebaran virus covid-19 menyebar hingga ke
masyarakat desa. Berhentinya aktivitas ekonomi membuat masyarakat rawan akan
kelaparan. Salah satunya cadangan bahan pokok, terutama beras dan gula di
Batam, terus menipis selama masa pandemi. (kompas.id/18Mei2020). Selain itu, di
Kuningan pun diprediksi terjadi kelonjakan tingkat kelaparan dan kemiskinan.
Walhasil banyak pemerintah daerah menggalangkan
bantuan. Pemerintah pun mengajak untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai
sumber pangan guna memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Lebih dari itu,
banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengadakan bantuan sosial.
Misalnya dilakukan Anggota DPR RI, Yanuar Prihatin
melakukan kolaborasi bersama pengurus DPC PKB Kuningan dalam membagikan sembako
di Kabupaten Kuningan. Pembagian diarahkan kepada pimpinan pondok pesantren,
marbot, dan pekerja lepas harian terdampak covid-19. Pembagian tersebut telah
disebarkan sebanyak 5 ton beras dan 2.000 paket sembako yang disebar ke
Kuningan. (https://kuningan.radarcirebon.com/2020/05/18)
Adapun Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Barat
menginisiasi Gerakan Tanam Singkong untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Penanaman singkong di lahan seluas 1-2 hektare dari total 13 hektare lahan di
kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ketua DPD Partai Hanura Jabar,
Dian Rahadian menyatakan, gerakan tanam singkong dilakukan untuk mengantisipasi
terjadinya krisis pangan akibat pandemi covid-19. Mengingat belum ada satu pun
pihak yang mampu memprediksi kapan pandemi berakhir. (https://www.pikiran-rakyat.com/19Mei2020)
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu tidak
akan membuahkan hasil tanpa dukungan pemerintah pusat. Roda pemerintahan
seyogyanya berjalan beriringan sesuai kebijakan yang disepakati. Pemerintah
pusat harusnya sudah memikirkan bagaimana caranya agar ketersediaan pangan
terjamin di negerinya. Baik ketika adanya wabah ataupun tidak.
Keseriusan pemerintah dalam menangani krisis belum
memperlihatkan hasilnya. Belum terpikirkan pula bagaimana membangun ketahanan
pangan yang ideal untuk rakyatnya. Karena masih memikirkan untung-rugi dalam
memfasilitasi kebutuhan pokok rakyatnya. Padahal menjadi kewajiban untuk
memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, terutama dalam kondisi pandemik saat ini.
Saat ini
pemerintah lepas tangan untuk menyiapkan pangan bagi rakyatnya. Bantuan datang dari
orang dermawan maupun relawan, tentu hanya sampai pada batas parsial. Adanya Kartu
Prakerja dan bantuan BLT juga ibarat hantu gentayangan yang membayangi. Sifatnya
hanya sementara. Sungguh ironis!
Jika dalam kondisi normal kebutuhan pangan masih
jadi perhatian pemerintah, apalagi ketika terjadi pandemi. Ini menunjukkan
bahwa tata kelola pangan harus serius juga harus cekatan, khususnya di kala
pandemi.
Realitasnya, rakyat kecil tetap tak dapat menikmati
lezatnya angka surplus stok pangan. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan
masih sebagai slogan. Bukan kenyataannya. Sebagaimana diketahui, ketahanan dan
kedaulatan pangan di Indonesia sangat lemah akibat abainya negara untuk
mewujudkannya. Sumber daya pangan didominasi impor karena sistem demokrasi yang
dianut oleh negeri ini meniscayakan tumbuh suburnya mafia pangan.
Karut marut terkait pangan masih terus berlangsung
hingga hari ini. Sungguh tidak akan terjadi sekiranya bangsa ini memahami
konstelasi global. Yakni bahwa negara-negara kapitalis, telah menciptakan
jebakan untuk menjerat negara-negara lemah namun kaya seperti Indonesia dalam
cengkraman hegemoninya.
Hakikatnya, Indonesia memiliki potensi SDM yang
melimpah. Tanahnya yang subur dan kaya potensi sumber daya semestinya cukup
menjadi modal membangun kemandirian bahkan kedaulatan di berbagai bidang,
termasuk pangan. Negara harus memanfaatkan semua potensi tadi, untuk membangun
kembali ketahanan pangan. Artinya, pemerintah harus berani melepaskan diri dari
sistem kapitalisme demokrasi.
Berbeda dengan Islam, satu-satunya sistem yang dapat
diandalkan untuk menghadapi krisis pangan. Karena sistem ini tegak di atas
paradigma yang menjadikan negara/pemerintahan sebagai pelayan (raain) bagi umat. Ketahanan pangan dalam
Islam telah menggariskan kebijakan politik ekonomi pertanian yang kuat dan
saling bertumpu pada bidang-bidang lainnya termasuk perindustrian, bahkan
industri berat.
Maka dari itu, satu-satunya harapan umat hanyalah
kepada sistem Islam dan Khilafah. Inilah sistem yang dibangun di atas landasan
wahyu Allah SWT dan dituntun oleh Rasulullah SAW serta dilanjutkan para
Khalifah setelahnya.
Wallahu’alam bi shawab
*/Penulis adalah ibu rumah tangga dan member revowriter
Editor: Hadhil Kedang
BACA JUGA : Akankah Sekolah Berdampingan dengan Corona?
