(Ilustrasi/Naufal-www.dapurpena.com)
Oleh : Nai H.,
M.Tr.Bns., CIRBD.
Masyarakat dunia berada di tepi jurang pandemi kelaparan. Dilansir
dari Tempo.co.id menurut Lembaga dunia World Food Program, dunia
menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan lagi akibat
resesi ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 atau virus Corona.
Saat ini ada 135 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari
WFP menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 juta orang.
Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang
makan. Sehingga, total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan
melebihi 1 miliar orang. Sementara di Indonesia korban kelaparan diperkirakan
mencapai 22 juta dan akan menjadi dua kali lipat setelah ada wabah.
Politisasi Bansos di Tengah Ancaman Kelaparan
Kebijakan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar ) untuk menghalau penyebaran virus corona
sangat berdampak terhadap aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarkat. Gelombang
PHK, hilangnya mata pencaharian bahkan penurunan penghasilan secara drastis
dialami oleh sebagian masyarakat saat ini. Tak heran jika kasus-kasus
kelaparan bermunculan di berbagai daerah.
Bahkan masyarakat harus bisa menjaga kewarasannya untuk bisa bertahan dari
tekanan ekonomi di tengah wabah saat ini.
Pemerintah
perlu bertindak cepat dan sigap dalam menghadapi kesulitan yang dialami
masyarakat agar kondisi ini tidak semakin memburuk. Jaring pengaman sosial yang
dicanangkan pemerintah berupa program bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh
masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Bantuan
sosial yang diharapkan bisa menanggulangi kelaparan pada saat pandemi wabah malah acap kali dimanfaatkan sebagai objek pencitraan
oleh elit politisi dan penguasa saat ini. Politisasi bansos terjadi ditingkat
nasional, lembaga kementerian bahkan pemerintah daerah. Umumnya, foto wajah
diri ikut tampil di paket bantuan sosial bahkan bungkus pun disulap dengan
mengatasnamakan penguasa. Belum lagi beredarnya video pembagian sembako salah
satu menteri dengan mencatut slogan for
President 2024. Ibarat drama, tentu sikap tersebut tidak etis dilakukan
oleh penguasa maupun pejabat publik apalagi sumber dana bantuan sosial berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.
Sistem Islam Menghadirkan
Pemerintahan yang Melayani dan Jauh dari Pencitraan
Berbeda
dengan sistem Islam dalam hal penangangan wabah pandemi. Dalam sistem Islam
negara akan cepat dan tepat untuk mengambil keputusan baik dalam keadaan lapang maupun sulit.
Negara akan melakukan fungsi riayah atau mengurusi umat dengan baik sesuai
tuntutan syariat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan
dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Kepala negara yakni seorang khalifah
adalah pelayan serta junnah bagi rakyatnya.
Sebagaimana
sabda Rasulullah SAW.
“ Imam
(Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab
terhadap rakyatnya ” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam masa pandemi saat ini tentu peran negara sangat
krusial untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan dari warga negara, jangan sampai rakyat
menderita kelaparan akibat tidak diperhatikan dengan baik. Negara harus menjaga
kecukupan stok pangan serta memiliki kondisi keuangan yang baik. Selain itu
negara harus menjamin pendistribusian bantuan yang tepat sasaran. Begitupun
dengan sarana dan prasarana yang memadai agar bisa tersebar ke seluruh wilayah
negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan warga akibat pandemi.
Seperti yang
telah dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis beliau
membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, melakukan pendataan
secara kontinyu terhadap warga yang membutuhkan bantuan, bahkan mengantarkan
sendiri makanan ke setiap rumah. Blusukannya Umar, BLT-nya beliau, benar-benar
lahir dari sebuah kesadaran mendalam, bahwa setiap pengurusannya atas jiwa
rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah swt. Jadi, tak
ada urusannya dengan eksistensi jabatan, apalagi sekadar pencitraan.
Pemimpin
dalam islam atau khalifah selalu menyandarkan kepemimpinannya pada syariat
islam. Begitupula pada saat mereka menghadapi masalah atau situasi sulit, maka
para khalifah tersebut, mampu menyelesaikannya dengan cara berpegang teguh pada
syariat dan menyeru kepada rakyat agar taat pada syariat. Karena syariat memang
sejatinya datang sebagai solusi seluruh problem manusia.
“ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah
seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi
kehidupan kepadamu.” (QS. al – Anfaal: 24).
Sungguh, umat hari ini, sangat membutuhkan kepemimpinan Islam. Karena kepemimpinan Islam tegak atas paradigma sahih tentang hakikat amanah dan pertanggungjawaban. Yang akan menjadikan penguasa benar-benar menjadi pengurus dan penjaga rakyatnya semata –mata mengharap Ridho Allah SWT.
Wallahu’alam bi as shawwab
*/Penulis adalah pengamat Ekonomi dan Politik
Editor : Hadhil Channel
BACA JUGA : Pelonggaran PSBB, Untuk Kepentingan Siapa?
