Oleh :
Rizki Annisa
Beberapa waktu
lalu, publik dihebohkan dengan beredarnya video marahnya Presiden Jokowi pada
saat sidang kabinet paripurna, akibat kinerja kementerian yang tidak memiliki
progress (Kompas, 28 Juni 2020). Langkah-langkah yang diambil oleh para menteri
dinilai tidak extraordinary di tengah masa extraordinary. Presiden mengatakan
akan mengambil semua langkah demi menuntaskan permasalahan yang tengah dialami
saat ini, bahkan jika harus sampai membuat PerPu, reshuffle sampai pembubaran
lembaga. Presiden juga meminta ‘sense of crisis’ yang sama dalam menghadapi
pandemi Covid yang sedang berlangsung.
Salah satu bidang
yang disorot dalam sidang adalah masalah kesehatan. Dari sekitar 75 T dana
yang dianggarkan , baru sekitar 1,53% yang cair. Selain itu, pembayaran
tunjangan tenaga medis yang terlibat langsung menangani pasien covid belum
turun seluruhnya. Menurut penuturan Sri Mulyani, keadaan ini disebabkan oleh
penyerapan belanja yang belum maksimal (IDNTimes, 27 Juni 2020). Selain itu, bukan
rahasia umum lagi, jika birokrasi yang ada di Indonesia saat ini sangat lama
dan lamban merespons keadaan. Sehingga tidak heran, jika proses turunnya dana
bantuan pemerintah pusat sangat lamban. Dana yang turun sampai ke tangan
masyarakat pun, biasanya tidak sesuai dengan anggaran yang telah dicanangkan,
akibat dari permainan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Keterlambatan respons
pemerintah ini dapat dilihat dari pergerakan masif kementerian setelah sidang
kabinet paripurna berlangsung.
Realita rusaknya
kehidupan masa kini tidak lain akibat dari bercokolnya ideologi kapitalisme
dalam kehidupan dimana bersumber dari kreasi manusia. Sehingga tidak heran,
jika diimplementasikan dalam kehidupan akan membawa dampak kerusakan yang bukan
main hebatnya. Demokrasi yang digadang-gadang sebagai bentuk suara rakyat pun
hanya berupa intrik belaka, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
pemerintah. Walaupun berdalih untuk membawa kehidupan manusia ke arah yang
lebih baik, justru membuka gerbang kedzaliman dan kesengsaraan. Kebijakan yang
diambil oleh pemerintah pada faktanya hanya menguntungkan
pihak-pihak tertentu saja, bahkan dapat dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam tubuh
pemerintahan pun, sering ditemui fakta bahwa para pejabat negara banyak yang
menyalahgunakan posisinya demi kepentingan pribadi. Jelas bahwa banyak orang
yang menduduki posisi di pemerintahan hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi
dirinya atau kelompoknya saja. Jadi tidak heran, di tengah
masa-masa pandemi seperti sekarang, ‘sense of crisis’ kementerian yang
ada di dalam pemerintahan tidaklah sama. Sehingga Langkah-langkah yang diambil
pun tidak mudah diambil dan dapat mengikuti keadaan. Selama sistem yang
digunakan berasal ideologi yang rusak, mau sehebat apapun pemimpin beserta
wacana yang dicanangkan, jika tidak ada integrasi dalam tubuh pemerintahan,
partisipasi dan orientasi rakyat, maka tidak akan pernah tercapai kehidupan
yang baik bagi manusia.
Namun, semua
realita ini jarang bahkan tidak akan terjadi Ketika Islam diterapkan dalam
kehidupan. Islam bukan hanya sebatas agama, namun juga sebagai suatu ideologi yang
dapat diterapkan dalam kehidupan. Karena Islam bersumber dari Allah Subhanahu
Wa Ta ’ala, Sang Pencipta yang pastinya paling tahu mengenai ciptaan-Nya.
Dengan asal sumbernya dari Sang Pencipta, pastilah sesuai dengan fitrah manusia
dan membawa rahmat bagi seluruh alam berdasarkan aturan-aturan yang ada di
dalamnya. Selain itu, pemimpin serta para pejabat negara menjalankan pemerintah
sesuai dengan koridor hukum syariat, termasuk penanganan pandemik seperti saat
ini. Sehingga tidak akan ditemui realita main-mainnya penanganan pemerintah di
tengah merebaknya wabah masa kini ketika Islam diterapkan dalam kehidupan.
Seperti penanganan
wabah thaun yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wassalam
melalui Usamah bin Zaid, “Rasulullah pernah bersabda: wabah thaun adalah
kotoran yang dikirimkan oleh Allah terhadap sebagian kalangan bani Israil dan
juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah thaun di
suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah
thaun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian
menghindar dari penyakit itu.” (HR. Bukhari-Muslim). Dalam versi sekarang,
biasa disebut dengan lockdown, namun dengan dukungan penuh dari pemerintah, dan
rakyat pun taat pada kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Selain melindungi
jiwa yang ada di dalam daerah wabah, juga mencegah menyebar ke luar daerah. Eksistensi
Islam pun tidak perlu diragukan lagi, karena pernah menaungi dunia dengan penuh
kemaslahatan selama urang lebih 13 abad lamanya. Walaupun kini Islam sedang
tidak menaungi dunia, namun janji Allah adalah suatu ketetapan yang pasti
terjadi. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bagaimana Islam diterapkan dalam
kehidupan.
Wallahu a’lam bish-shawab
Editor : Khairunnisa Panggabean
BACA JUGA : Mahalnya Tes Corona Nyawa Taruhannya
