Oleh: Fahmara Ghaziya*
Kondisi Indonesia kini kian
memburuk, bukan hanya karena semakin bertambahnya angka kematian dan positif
covid-19, melainkan adanya potensi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh APBN. Jika
dulu krisis ekonomi terjadi melalui nilai tukar, saat ini justru APBN yang
dapat menimbulkan masalah besar bagi Indonesia di kemudian hari. Potensi krisis
ekonomi ini terjadi karena sumber pemasukan APBN berasal dari utang dan pajak,
sehingga rawan mengalami defisit.
Rektor Universitas Paramadina, Didik
Rachbini mengatakan bahwa terdapat lima faktor APBN berpotensi menyebabkan
krisis ekonomi, diantaranya adalah adanya proses politik APBN yang bias dan
sakit, defisit primer yang semakin melebar dan tak terkendali, kenaikan rasio
pembayaran utang di masa Presiden Jokowi, pengendapan dana dan kebocoran dana
di daerah, serta pembiayaan PMN dan BMN (bisnistempo.co, 01/08/2021).
Layaknya ember bocor, perumpamaan
inilah yang digunakan oleh Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini atas upaya
pemerintah dalam menangani kondisi ekonomi di masa pandemi melalui dana APBN.
Bukannya malah mengatasi masalah ekonomi, justru dana APBN yang didapat dari
utang semakin memperburuk keadaan. Utang negara semakin membengkak, defisit
semakin besar, dan pandemi belum memunculkan cahaya terang. Akibatnya, upaya
untuk memperbaiki keadaan layaknya ember bocor yang tidak mampu menampung air.
Niat hati ingin menyelesaikan persoalan, justru mewariskan beban utang kepada
generasi di masa depan (bisnistempo.co, 01/08/2021).
Apabila dilihat dari alokasi
anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pemerintah
mematok angka yang tinggi dengan harapan dapat mengatasi pandemi. Pada tahun
2020 misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PC-PEN sebesar Rp 695,2
triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp 575,8 triliun. Sedangkan baru-baru
ini pemerintah menaikkan alokasi anggaran PEN menjadi Rp 744,75 triliun.
Meskipun anggaran PC-PEN memiliki
angka yang besar, namun pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat kurang
maksimal. Seharusnya dengan alokasi anggaran penanganan covid yang besar
tersebut, pemerintah tidak perlu takut untuk melakukan lockdown, sebab dana yang dianggarkan dapat diserap dengan efektif
dan efisien untuk menangani pandemi. Namun nyatanya, meskipun alokasi anggaran
PC-PEN cukup besar, pemerintah masih tidak mampu melakukan lockdown guna menumpas tuntas masalah pandemi, yang terjadi justru
angka penyebaran covid semakin tinggi dan kondisi ekonomi kian turun
(bisnistempo.co, 01/08/2021).
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) terus
memberikan dukungan kepada pemerintah untuk pembiayaan APBN. Langkah yang
ditempuh Bank Indonesia adalah dengan membeli surat berharga negara di pasar
perdana yang bernilai Rp 124,13 triliun yang terdiri dari Rp 48,67 triliun
melalui mekanisme lelang utama dan Rp 75,46 triliun melalui mekanisme greesshoe option (GSO). Selain itu, Bank
Indonesia juga menambah likiuditas atau quantitative
easing (QE) di perbankan sebesar Rp 101,10 triliun demi mendukung
pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (beritasatu.com 22/07/2021).
Sistem ekonomi kapitalis sudah
semakin menampakkan taringnya untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslim.
Sistem keuangan yang bertumpu pada utang justru semakin menjerat negara dalam
cengkeraman tangan-tangan para penjajah. Lemahnya penerimaan pajak akibat
penurunan daya beli masyarakat memaksa pemerintah untuk terus menggenjot utang.
Hal ini terlihat pada tahun 2020 pembiayaan utang melonjak hingga 158,4 persen
menjadi Rp 1.039,22 triliun. Kebijakan yang setengah-setengah menyebabkan dana
APBN yang berasal dari utang menjadi mubazir. Penyerapan anggaran di
daerah-daerah juga terbilang minim. Belum lagi adanya tindakan serakah dari
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab merampas uang rakyat dengan korupsi.
Meskipun memiliki sumber daya alam
yang melimpah, nyatanya Indonesia tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada
untuk menopang ekonomi negara. Hal ini terlihat dari perbandingan pemasukan dan
pengeluaran dana APBN pada tahun 2020. Penerimaan pajak pada tahun 2020
mencapai Rp 1.070 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 212,8 triliun, PNBP Rp 338,5
triliun dan hibah Rp 12,3 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.589,9
triliun. Dana APBN pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami
defisit sebesar 956,3 triliun dan hanya mampu menghasilkan PNBP sebesar 10% (beritasatu.com
06/01/2021).
Berbeda dengan pengelolaan keuangan
di dalam sistem kapitalisme, APBN negara di dalam Islam dikelola dengan baik di
baitulmal. Tidak seperti sistem
kapitalisme yang menaruh nasibnya pada penerimaan pajak dan utang. Penerimaan
APBN justru melimpah dari berbagai sumber yang mampu memenuhi kebutuhan negara.
Baitulmal
dikelola oleh seorang kepala negara yang diseleksi dengan ketat agar
menghasilkan pemimpin yang taat terhadap syariat dan mengurusi urusan umat.
Pendapat para ulama dan pakar juga selalu didengar guna mencari jalan keluar
dari semua masalah yang dihadapi masyarakat.
Islam juga mengatur kepemilikan yang
jelas yaitu kepemilikan umum, negara dan individu, sehingga tidak terjadi
kerancuan atau penyalahgunaan kepemilikan yang merugikan masyarakat. Selain
itu, negara akan mengelola belanja negara dengan seefisien mungkin dan membagi
skala prioritas. Hal ini dilakukan agar dana yang keluar tidak mubazir. Negara
juga membuat kebijakan secara independen tanpa adanya campur tangan pihak asing
atau para pemilik modal.
Betapa indahnya sistem yang dijalankan dibawah
aturan Allah Swt. Sedetail mungkin Allah Swt. berikan pedoman bagi manusia
untuk menjalani kehidupan. Mulai dari bangun tidur hingga bangun negara, semua
lengkap tanpa celah. Kesejahteraan juga dirasakan masyarakat kala sistem Islam
diterapkan di tengah-tengah umat. Bukan hanya dirasakan oleh umat muslim,
tetapi semua makhluk Allah Swt. yang terkecil.
Semua masalah yang kini dihadapi
manusia niscaya akan diberantas hingga ke akar dengan sistem Islam. Sebab,
penerapan sistem yang berasal dari Allah Swt. telah terbukti berjaya selama
kurang lebih 13 abad lamanya di 2/3 belahan dunia. Lantas alasan apa lagi yang
membuat kita ragu untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh? Periksalah
hati masing-masing akan keyakinan terhadap Islam.
*Penulis adalah pegiat Pena Banua dan aktivis
dakwah
Editor: Tim
